Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat, tengah sibuk menghitung anggaran untuk memperbaiki jalanan yang rusak seperti yang terjadi di Lampung.
Ini karena Presiden Joko Widodo telah mengumumkan bahwa masyarakat bisa langsung melaporkan ke pemerintah pusat bila mendapati jalan-jalanan nasional di daerahnya rusak parah seperti di Lampung.
“Kemarin Pak Presiden sudah datang ke Lampung, dan mengumumkan siapa yang mendapati jalanannya rusak bisa melaporkan ke pemerintah,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa (9/5/2023).
“Dan sekarang menteri keuangannya yang sibuk menghitung anggarannya,” ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Setelah meninjau ruas jalan Sp. Korpri-Purwotani atau jalan akses Tol Itera/Kotabaru, Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau kerusakan pada ruas jalan Simpang Kota Gajah – Simpang Randu, Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).
Jokowi mengatakan bahwa masyarakat harus tahu bahwa penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. (Pelaksana kewenangan) jalan nasional oleh pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, jalan kabupaten/kota oleh bupati dan wali kota.
“Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah,” ungkap Jokowi.
Setelah meninjau secara langsung kondisi jalan daerah di Lampung, Jokowi mengatakan dirinya sudah memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.
“Tapi nanti ada beberapa ruas yang masih menjadi tanggung jawabnya Gubernur dan Bupati. Jangan semuanya ditangani Pemerintah Pusat,” ujar Jokowi.
Menteri Basuki mengatakan perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada bulan Maret 2023. Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan meningkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.
“Kita akan segera laksanakan perintah Bapak Presiden dengan memulai tender pekerjaan pada bulan Mei 2023 ini, sehingga Juni sudah bisa mulai diperbaiki kondisi jalannya,” timpal Jokowi.