Hati-hati! Teror Bos ‘Mesum’ di Perusahaan, Cirinya Minta Ini

Aksi demo tolak Omnibus law disejumlah pabrik di Kerawang, Jawa Barat. Ist

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan sexual harassment atau kekerasan seksual banyak dialami oleh buruh perempuan. Khususnya di industri tekstil, garmen, sepatu, makanan minuman, elektronik, komponen elektronik, dan beberapa sektor industri seperti jasa, supermarket, penjaga tol dan lainnya.

“Sering juga terjadi di perusahaan kerah putih seperti operator, aplikator dan sebagainya. Artinya, sexual harassment ini memang berbahaya dan bisa terjadi di berbagai tempat,” ungkap Said Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (9/5/2023).

Sebagai ILO Governing Body, kata Said Iqbal, dia memiliki data apabila isu pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu internasional. Menurutnya, pelecehan seksual kerap dijumpai di berbagai negara, tidak hanya Indonesia. Bahkan di negara maju seperti Eropa, Amerika, Australia, Jepang dan tentu negara-negara berkembang seperti di Indonesia, India, Brasil dan negara-negara lain.

“Isu pelecehan seksual di tempat kerja adalah isu utama daripada ILO di samping isu jaminan sosial hingga upah layak,” lanjutnya.

Said Iqbal menuturkan, bentuk pelecehan seksual yang paling utama adalah staycation atau ajakan langsung menginap bersama seperti yang terjadi pada buruh di Cikarang demi mendapatkan perpanjangan kontrak.

“Karena lemahnya daya tawar daripada si pekerja perempuan dan membutuhkan pekerjaan, maka mudah sekali dieksploitasi oleh atasannya dengan mengajak seperti staycation,” ujar Said Iqbal.

Jenis pelecehan seksual lainnya yaitu pelecehan verbal. Dalam kasus ini, pelaku pelecehan seksual memang tidak melakukan apapun secara fisik, melainkan mengintimidasi dengan ucapan.

“Kekerasan seksual bisa dilakukan dalam bentuk verbal maupun non verbal,” ujar Said Iqbal. “Bentuk verbal dia tidak melakukan apapun, tapi secara verbal dia mengintimidasi, misal mengintimidasi ‘kamu pekerja perempuan hanya bisanya mamerin tubuh aja kerja gak benar’, itu verbal,” tuturnya.

“Padahal tidak salah jika perempuan cantik. Yang salah adalah bejatnya atasan, oknum perusahaan, yang melakuan kekerasan seksual,” imbuhnya.

Bentuk pelecehan seksual lainnya adalah berupa ajakan untuk sekedar menemani saja. Misalnya, pekerja/buruh perempuan diminta untuk menemani bosnya untuk makan, atau jalan-jalan.

“Itu biasanya aja kan tapi tidak berlebihan sekedar jalan bareng atau nonton, tapi habis itu ditinggal,” sebutnya.

Terhadap kekerasan seksual, Said Iqbal menegaskan, dia mengutuk keras perilaku sexual harrasment di mana pun. Hal ini juga menjadi salah satu platform perjuangan Partai Buruh, yakni, melindungi perempuan.

Daftar Proyek Kebanggaan Jokowi yang Ditinggalkan Investor

[THUMB] Proyek Strategis Nasional Jokowi

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah proyek prioritas yang disebut Proyek Strategis Nasional (PSN). Daftar proyek strategis ini pun tertuang dalam Peraturan Presiden No.3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terbaru, peraturan tersebut direvisi menjadi Peraturan Presiden No.109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Namun sayangnya, sejumlah perusahaan asing satu per satu memutuskan untuk hengkang dari proyek “kebanggaan” Presiden Jokowi tersebut. Baik dari sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun petrokimia, proyek di sektor tersebut ditinggalkan investor asing.

Berikut daftar PSN yang ditinggalkan investor asing:

1. Proyek Gas Laut Dalam

Salah satu Proyek Strategis Nasional yang ditinggalkan investor yaitu proyek gas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur.

Mulanya, Chevron Indonesia Company (CICO) mengelola proyek IDD ini. Namun sejak beberapa tahun lalu Chevron mengumumkan akan melepas pengelolaan lapangan migas IDD ini karena dinilai tidak ekonomis bagi perusahaan.

Perusahaan migas asal Italia yakni ENI dikabarkan bakal menggantikan posisi Chevron dalam pengelolaan proyek IDD.

Hal tersebut dibenarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif saat dikonfirmasi perihal itu.

Menurut Arifin, proses perpindahan pengelolaan proyek IDD sendiri diharapkan dapat selesai pada akhir Mei 2023 ini.

“IDD nanti keputusannya Insya Allah akhir Mei,” kata Arifin saat ditemui di Kantor ESDM, dikutip Senin (8/5/2023).

Proyek IDD cukup menarik untuk dikembangkan karena produksi gasnya diperkirakan bisa mencapai 844 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 27.000 barel minyak per hari (bph).

Proyek IDD terdiri dari dua proyek hub gas yang akan dikembangkan yakni Gendalo dan Gehem hub. Proyek ini awalnya direncanakan dapat beroperasi pada 2025 namun akhirnya mengalami kemunduran hingga menjadi 2028.

2. Proyek Gas Abadi di Maluku

Proyek strategis kedua yang juga ditinggalkan investor yaitu Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku. Perusahaan asal Belanda, Shell, memutuskan untuk hengkang dari proyek ini dengan menjual kepemilikan hak partisipasi (Participating Interest/ PI) 35%.

Dengan keluarnya Shell dari proyek Blok Masela, pemerintah pun mendorong agar BUMN migas yakni Pertamina dapat masuk untuk mengambil 35% hak partisipasi milik Shell tersebut. Saat ini pemerintah masih menunggu kepastian dari Pertamina untuk bergabung di Blok Masela ini.

Arifin menargetkan proses pengambilalihan hak partisipasi Shell di Blok Masela sebesar 35% oleh Pertamina ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Menurut Arifin, setelah proses akuisisi rampung Pertamina nantinya akan menjadi mitra Inpex dalam pengelolaan Blok jumbo tersebut. Inpex sendiri diketahui masih memegang kepemilikan hak partisipasi sebesar 65% dan merupakan operator blok ini.

“Awal Juni kita harapkan. Awal Juni sudah ada keputusannya, sudah ada partnernya, sudah ada konsorsium baru,” ujar Arifin.

Arifin mengatakan Pertamina nantinya akan masuk sendiri terlebih dahulu dalam proses pengambilalihan hak partisipasi Shell di Blok Masela. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah perusahaan migas pelat merah itu akan menggandeng partner lain atau tidak.

Blok Masela ini diperkirakan memiliki potensi produksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35.000 barel minyak per hari.

Proyek ini dikatakan “raksasa” karena diperkirakan akan menelan biaya hingga US$ 19,8 miliar. Pengelola blok ini baik Inpex dan mitranya nantinya akan membangun Kilang Gas Alam Cair (LNG) di darat.

3. Proyek Hilirisasi Batu Bara

Proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan metanol juga ditinggalkan investor asing. Investor yang cabut tersebut yaitu Air Products and Chemicals Inc, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat.

Keputusan hengkangnya perusahaan raksasa asal Amerika Serikat itu disampaikan melalui surat kepada pemerintah Indonesia.

Air Products sendiri memilih tidak lagi melanjutkan kembali dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Keduanya yakni terkait proyek DME sebagai pengganti LPG di Tanjung Enim. Mulanya Air Products bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Kedua, proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol dengan perusahaan Group Bakrie, di mana batu bara akan dipasok dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menjelaskan Air Products sendiri sudah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia mengenai keputusan tersebut. Namun, ia tak membeberkan secara detail alasan Air Products memutuskan pergi dari proyek DME yang digadang-gadang menjadi pengganti gas LPG ini.

“Mereka sudah kirim surat resmi alasannya itu mungkin ini masih berproses. Mereka mungkin punya alasan tersendiri itu ada di Kementerian nanti lah yang bisa jelaskan lebih detail,” kata Arsal ditemui di Jakarta, Kamis (9/3/2023).

Menurut Arsal pihaknya sendiri masih akan tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek hilirisasi batu bara di dalam negeri sekalipun tanpa Air Products. Mengingat, program hilirisasi batu bara merupakan upaya untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, saat ini Air Products tengah fokus untuk menggarap proyek hidrogen di Amerika Serikat. Hal tersebut menyusul diberikannya subsidi dari pemerintah Amerika Serikat untuk pengembangan proyek energi bersih.

“Di Amerika itu dengan adanya subsidi untuk EBT, jadi ada proyek yang lebih menarik ke sana untuk hidrogen, karena Amerika lagi mendorong untuk pemakaian itu,” ungkap Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023).

Menurut Arifin, dengan adanya Undang-Undang (UU) penurunan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) yang memberikan subsidi murah untuk pengembangan proyek hidrogen, sehingga membuat banyak investor mengalihkan kembali sebagian besar investasinya ke negeri Paman Sam tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM saat masih dijabat Ridwan Djamaluddin sempat mengatakan bahwa salah satu pemicu hengkangnya Air Products dari Proyek Strategis Nasional (PSN) ini adalah dikarenakan tidak adanya titik temu untuk nilai keekonomian dan juga model bisnis antara Air Products dengan konsorsium bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam (PTBA), serta KPC.

“Ya (penyebabnya) nilai keekonomian. Air Products, satu lagi yang sama KPC. Sama KPC kita fasilitasi untuk ketemu juga. Pada dasarnya model bisnisnya tidak ketemu antara kedua pihak. Persiapan kita ke depan harus lebih detail,” ungkap Ridwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

 

Jokowi Salah Kaprah Soal Hilirisasi: China Kini Untung Besar!

Faizal Basri: Ekonomi Jokowi Tumbuh Tapi

Hilirisasi menjadi kebijakan yang selalu dibicarakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya di berbagai kesempatan. Kebijakan ini dianggap mampu mendorong ekonomi, khususnya pada komponen ekspor dan investasi. Bagi Ekonom Senior Faisal Basri, pemikiran tersebut adalah salah kaprah.

Dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia (Selasa, 09/05/2023), Faisal menjelaskan bahwa industri benar sebagai penopang perekonomian nasional. Sejarah Indonesia dan negara maju di dunia sudah membuktikannya.

“Hampir tidak ada negara yang sebesar Indonesia bisa digdaya jadi negara maju tanpa industri jadi ibaratnya industri tulang punggung, kalau tulang punggung bongkok jalan lambat,” jelasnya.

Industri, tambah Faisal akan menjadi optimal mendorong perekonomian berkelanjutan ketika diiringi peningkatan tekonologi.

“Dari tahun 1970 sampai 2020 pertumbuhan teknologi itu, istilah kasarnya total factor productivity pertumbuhannya minus lebih banyak berbasis otot dan keringat ketimbang otak,” ujarnya.

“Oleh karena itu riset dan inovasi harus jalan. Tapi bukan substansi risetnya malah organisasi BRIN-nya yang diacak jadi makin banyak salah arah. Oleh karena itu perlu transformasi,” terang Faisal.

Faisal mencontohkan soal hilirisasi nikel. Pemerintah telah melarang ekspor biji nikel pada 1 Januari 2020 dan mewajibkan biji nikel agar diolah terlebih dahulu di dalam negeri.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mencatat, pada tahun 2022 kemarin, realisasi nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun.

Namun menurut Faisal nilai tambah tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya, sebab hanya menguntungkan pengusaha besar. Bahkan salah satunya devisa hasil ekspor disimpan di luar negeri. Sementara China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.

“Yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirisasi malah menopang industrialisasi di China,” kata Faisal.

Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri.

“Untuk biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak,” pungkasnya.

 

BI: Keyakinan Konsumen RI Naik di April 2023, Berkah Lebaran?

CNBC Indonesia/Muhammad Sabki

Survei Konsumen Bank Indonesia pada April 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) April 2023 sebesar 126,1, lebih tinggi dibandingkan dengan 123,3 pada Maret 2023.

“Menguatnya optimisme konsumen didorong oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi terhadap ekonomi ke depan,” papar Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, Selasa (9/5/2023).

Hal tersebut tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) dan Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) April 2023 yang masing-masing tercatat sebesar 116,6 dan 135,5, lebih tinggi dari 113,1 dan 133,5 pada bulan sebelumnya.

Menurut Erwin, dikutip dari Survei Konsumen BI, IKE tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama pada indeks ketersediaan lapangan kerja dan penghasilan saat ini. IEK juga tercatat meningkat terutama pada indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja.

Pada April 2023, lanjutnya, keyakinan konsumen terpantau meningkat pada seluruh kategori pengeluaran. Peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp1-2 juta.

Berdasarkan usia, keyakinan konsumen juga terpantau optimis pada seluruh kategori usia responden, meskipun penurunan cukup dalam terjadi pada kelompok usia di atas 60 tahun. Kemudian, secara spasial, sebagian besar kota mencatat kenaikan IKK, tertinggi di Makassar (24,6 poin), diikuti Medan (9,8 poin) dan Pangkal Pinang (8,9 poin).

Sementara itu, persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini terpantau meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) April 2023 sebesar 116,6, lebih tinggi dibandingkan 113,1 pada Maret 2023.

“Menguatnya IKE April 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang meningkat sebesar 4,2 poin menjadi 118,1 pada April 2023,” papar Erwin.

Selanjutnya, Indeks Penghasilan Saat Ini dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama juga meningkat masing-masing sebesar 3,5 poin dan 2,8 poin menjadi 123,9 dan 107,8.

Dari tiga komponen IKE, persepsi responden terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan saat ini terindikasi meningkat paling tinggi dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih lanjut, optimisme responden terhadap penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan yang lalu juga meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran >Rp5 juta.

Adapun, BI mencatat keyakinan konsumen dalam melakukan pembelian barang tahan lama (durable goods) terpantau menguat, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran Rp1-2 juta.

Berdasarkan kelompok usia, Indeks Pembelian Durable Goods juga terindikasi meningkat pada seluruh kategori usia responden, terutama pada kelompok responden berusia 41-50 tahun.

Di sisi lain, ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi 6 bulan ke depan terpantau meningkat. Hal ini tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) April 2023 sebesar 135,5, lebih tinggi dari 133,5 pada Maret 2023.

“Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap ketersediaan lapangan kerja dan ekspektasi penghasilan masing-masing tercatat sebesar 136,5 dan 137,9, lebih tinggi dari 131,1 dan 135,8 pada bulan sebelumnya,” jelas Erwin.

Sementara itu, ekspektasi kegiatan usaha mengalami penurunan, terindikasi dari indeks sebesar 132,1 pada April 2023, menurun dibandingkan 133,6 pada bulan sebelumnya.

 

Karyawan Tolak Tidur Bareng, Ini Ancaman Bos ‘Mesum’

Sejumlah karyawan melewati jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Sudirman, Jakarta, Selasa (29/11/2022). Kepala Disnakertrans provinsi DKI Jakarta Andri Yansyah mengungkapkan kenaikan UMP 2023 DKI Jakarta sebesar 5,6% ke Rp 4.901.798.  (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Presiden Partai Buruh yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan sexual harassment atau kekerasan seksual banyak dialami oleh buruh perempuan. Berbagai modus dilakukan bos ‘mesum’ di perusahaan.

Said Iqbal mengungkapkan ada berbagai ancaman yang diberikan bos ‘mesum’ di perusahaan apabila karyawan yang sudah diincar menolak ajakannya seperti tidur bareng atau staycation.

“Tidak banyak buruh perempuan yang melawan. Mungkin karena takut dipecat, gajinya diturunkan, tidak diperpanjang kontraknya. Terutama bagi pendatang, yang khawatir akan tinggal di mana kalau dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja,” ungkap Said Iqbal saat dikonfirmasi, Selasa (9/5/2023).

Dia menambahkan kekerasan seksual tak lepas dari problem kemiskinan. Tanpa bermaksud merendahkan perempuan, katanya, buruh perempuan yang seringkali berada dalam daya tawar yang rendah takut kehilangan pekerjaan.

Untuk itu, Said Iqbal meminta aparat Kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Dia juga meminta Kementerian Ketenagakerjaan ikut bertindak dengan memberikan sanksi kepada perusahaan.

“Terhadap oknum yang terbukti melakukan kekerasan seksual harus dipenjara dan sanksi yang tegas,” tegasnya.

Di sisi lain, Said Iqbal akan dilakukan komunikasi dengan membuat gathering dengan pimpinan perusahaan. Hal ini untuk memastikan mulai dari proses perekrutan, saat bekerja, dan kembali pulang ke rumah buruh terjamin kesehatan dan keselamatannya sesuai yang diatur undang-undang.

“Kita sudah meminta kepada serikat pekerja di tingkat perusahaan untuk melakukan pendataan. Termasuk melihat soal kemungkinan tempat kerja yang berpotensi terjadinya pelecehan, seperti lampu penerangan, kemudian apakah ada ruang yang cukup saat buruh melakukan pergerakan saat makan siang, makan malam, dan sebagainya,” jelasnya.

Ada Jalan Dajjal, Ini Kondisi Ekonomi & Kemiskinan di Lampung

Keterangan Pers Presiden Jokowi Saat Kunjungi Pasar Natar, Lampung Selatan, 5 Mei 2023. (Tangkapan layar)

Lampung berhasil menjadi sorotan publik se-Indonesia. Hal ini dimulai dari viralnya video kritikan dari seorang pelajar Australia yang berasal dari Lampung, Bima Yudho Saputro.

Bima mengkritik kenapa lampung tidak maju-maju, menurutnya karena infrastruktur yang terbatas dan beberapa proyek yang mangkrak salah satunya di Kota Baru.

Padahal, dia mengatakan aliran dana dari pemerintah pusat untuk membangun Kota Baru sebenarnya sangat besar. Pada kenyataannya proyek-proyek di sana terbengkalai dan menyisakan tanda tanya besar.

Sayangnya, kritik Bima menuai respons negatif dari pemerintah provinsi. Bima bahkan sempat mendapatkan ancaman dari beberapa oknum Pemerintah Provinsi Lampung hingga pihak kepolisian setempat. Masalah jalan rusak ini sampai ke telinga Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan turun ke lapangan.

Rombongan meninjau kerusakan pada ruas jalan Simpang Kota Gajah – Simpang Randu, Provinsi Lampung, Jumat (5/5/2023).

Jokowi pun memastikan pemerintah pusat akan turun tangan, meskipun jalan yang rusak tersebut merupakan jalan provinsi.

Dia menjelaskan masyarakat harus tahu bahwa penanggungjawab pengelolaan jalan berbeda tergantung jenis jalannya. Penanggung jawab jalan nasional adalah pemerintah pusat, jalan provinsi oleh gubernur, sementara jalan kabupaten/kota oleh bupati dan wali kota.

“Tapi karena kerusakan jalan daerah ini memang sudah lama, perbaikannya akan diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Tahun ini khusus untuk Lampung, Pemerintah Pusat akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan daerah,” kata Jokowi.

Jokowi langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk segera melakukan lelang pekerjaan.

Kondisi Lampung ini menuai berbagai pertanyaan. Apakah APDB pemerintahnya tidak mencukupi untuk mengarap proyek jalan?

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara terkait dengan anggaran Program Penyelenggaraan Jalan APBD 2023 Provinsi/Kabupaten/Kota di seluruh Lampung yang mencapai Rp2,16 triliun. Sementara itu, anggaran khusus Provinsi Lampung saja mencapai Rp886,8 miliar.

Anggaran ini belum termasuk APBN. Menurutnya, belanja Kementerian PUPR untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan Nasional dengan alokasi sebesar Rp588,7 miliar untuk tahun 2023 dan sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar.

Kemudian, transfer dana dari Pusat ke Pemda untuk pembangunan jalan (DAK Fisik) tahun 2023 di Provinsi/Kabupatan/Kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

DAK ini telah dialokasikan untuk 3 ruas jalan, yakni jalan Belimbingsari-Jabung sepanjang 4,17 km dengan nilai Rp 16,98 miliar, Liwa – BTS Sumatera Selatan 4,8 km sebesar Rp 13,33 miliar, dan SP Sidomulyo-Belimbingsari 4 km sebesar Rp 20,13 miliar.

Melihat angka ini seharusnya anggaran tersebut mencukupi. “Pembangunan infrastruktur adalah agenda prioritas nasional tahun ini. Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,” kata Sri Mulyani.

Profil Ekonomi & Sosial Lampung

Dari sisi ekonomi, PDB Provinsi Lampung tumbuh sebesar 4,28% pada 2022. Angka ini menguat dibanding tahun 2021 yang tumbuh sebesar 2,77 persen. Pertumbuhan ini masih di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,31%.

Dikutip dari BPS, dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 25,45 persen pada tahun lalu.
Sumber pertumbuhan dengan andil terbesar masih dibukukan oleh pertanian. Pertumbuhannya tercatat 2,02%, tetapi distribusinya mencapai 27,9%. Dengan demikian, pertanian masih menjadi penyumbang terbesar meskipun sektor jasa mulai tumbuh.

Sementara dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 6,67 persen. Adapun, konsumsi pemerintah tercatat kontraksi sebesar 5,04%.

Sebagai catatan, sejak 2015 hingga 2019, ekonomi lampung selalu tumbuh di atas 5%. Sebelum pandemi, pertumbuhannya mencapai 5,26% pada 2019.

Dari sisi angka kemiskinan, Lampung tidak termasuk ke dalam 10 besar provinsi termiskin di Indonesia. Data BPS menunjukkan, pada bulan September 2022, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Lampung mencapai 995,59 ribu jiwa (11,44%).

Angka ini turun sebesar 6,82 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 1.002,41 ribu orang (11,57%).

Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2022 adalah sebesar 8,34 persen atau naik 0,03 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 8,31 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2022 sebesar 12,96 persen turun 0,18 poin dibandingkan Maret 2022 yang sebesar 13,14 persen.

Sepanjang periode Maret-September 2022, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami kenaikan sebanyak 4,3 ribu orang (dari 234,78 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 239,11 ribu orang pada September 2022).

Adapun pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaaan mengalami penurunan sebanyak 11,2 ribu orang (dari 767,63 ribu orang pada Maret 2022 menjadi 756,48 ribu orang pada September 2022). Dengan melihat profil ini, bisa disimpulkan bahwa provinsi Lampung masih berdaya saing dan mampu berdikari dibandingkan provinsi lainnya.

Keresahan Bima sebagai putra daerah, terkait dengan proyek infrastruktur di daerah yang sering mandek, patut dipertanyakan dan dicari sumber masalahnya. Pasalnya, hal ini tidak bisa selesai hanya dengan ‘uluran tangan’ pemerintah pusat.

 

Capres Wajib Paham! Kesalahan Jokowi Ini Jangan Terulang

PR-PR Ekonomi Presiden Pengganti Jokowi di 2024 (CNBC Indonesia TV)

Jalan calon presiden (capres) Indonesia yang kelak menggantikan Presiden Joko Widodo tidak lah mudah. Dari sisi ekonomi hingga sosial, masih banyak pekerjaan rumah dan tantangan yang harus dikerjakan.

Dua ekonom senior Indonesia Faisal Basri dan Rizal Ramli pun menguak berbagai pekerjaan rumah hingga masalah apa saja yang harus diselesaikan oleh calon presiden masa depan. Keduanya bahkan menjabarkan kesalahan di era Presiden Jokowi yang tidak boleh terulang lagi.

Ekonomi senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri mengungkapkan masalah yang penting dan belum jua terselesaikan adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stagnan di kisaran 5%. Realisasi ini jauh dari target untuk bisa menjadi negara maju pada 100 tahun kemerdekaan RI yakni pada 2045 dengan rata-rata sebesar 6-7% per tahunnya.

Faisal menilai kondisi ini disebabkan lapangan pekerjaan yang semakin tidak bermutu di Indonesia.

“Angka pengangguran turun, ada penciptaan lapangan kerja, tapi makin tidak bermutu,” kata Faisal dalam Program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Selasa (9/5/2023).

Dia melihat tidak bermutunya lapangan pekerjaan di Tanah Air, sehingga tidak mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, tercermin dari semakin membengkaknya data pekerja informal di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Februari 2023, angkanya sudah mencapai 60,12% sedangkan pekerja formal hanya 39,88%. Meningkat drastis dari catatan Februari 2020 yang pekerja informal hanya sebesar 56,64% sedangkan pekerja formal 43,36%.

Besarnya jumlah pekerja informal ini membuat pendapatan masyarakatnya tidak pasti dan tidak berkualitas, tidak adanya jaminan pekerjaan, hingga hak-hak pekerjanya tidak ada yang bisa menjamin, seperti misalnya para pekerja di sektor ojek daring. Alhasil, kegiatan dan barang yang diproduksi bagi perekonomian tidak bernilai tambah.

“Makin tidak bermutu karena yang meningkat penyerapan di sektor informal. Pekerja informal kita naik terus, data Februari sudah 60% lebih itu kan mereka tidak dapat gaji teratur, lembur, macam-macam, kualitas rendah artinya mereka rentan,” ungkapnya.

Industrialisasi Harga Mati

Selanjutnya, kondisi miris Indonesia tampak pada sektor industri atau manufaktur. Faisal melihat Indonesia telah mengalami deindustrialisasi.
Sumbangan sektor industri atau manufaktur terhadap perekonomian atau produk domestik bruto terus tergerus. Berdasarkan data BPS andil sektor industri terhadap perekonomian hingga kuartal I 2023 tinggal 18,57% padahal pada awal 2020 masih di kisaran 19,87%.

“Jadi tinggal 18% padahal industri manufaktur penyumbang sepertiga penerimaan pajak, jadi penerimaan pajak turun, pengeluaran naik, defisit naik, dan arus utang naik,” tegas Faisal.

Sementara itu, mantan menteri koordinator perekonomian Rizal Ramli mengungkapkan 3 komponen utama dalam menggenjot industrialisasi. Pertama addalah teknologi. Dia menilai Indonesia seharusnya bisa mencontek Jepang dan Korea Selatan. Jepang dulu mencontek teknologi dari AS, sementara Korea belajar dari Jepang. Ini adalah bentuk dari reverse technology atau reverse engineering.

Kedua, dia melihat biaya industri di Indonesia mahal. Hal ini termasuk biaya pekerja atau labor cost. Beban ini masih ditambah oleh birokrasi yang rumit.

“Makanya Indonesia tidak pernah kompetitif karena biaya birokrasinya 15-20% dari total cost,” tegasnya. Dia yakin jika pemerintah mau menghapus KKN di industri, Indonesia akan lebih kompetitif dari Jepang dan Korea Selatan.

“Yang ada terbalik kalau kita dengar pidato pak Presiden kan bagus kita harus sederhanakan birkoraksi supaya tidak banyak aturan. Kemudian, dia bikin UU omnibus law tebalnya 1000 halaman. Semakin tebal, semakin pengusaha kecil enggak mampu penuhi syarat-syarat itu. Akhirnya nyogok lagi,” papar Rizal Ramli.

Ongkos Pembangunan dari Utang

Dalam kesempatan ini, Rizal Ramli juga menyoroti program Presiden Jokowi yang banyak mengandalkan utang. Dia berharap pola yang sama tidak dijalankan oleh capres-capres baru.

“Capres baru harusnya lebih kreatif,” ujarnya. Dia mencontohkan food estate yang menghabiskan puluhan triliun, padahal ini bukan satu-satunya cara mendorong ketahanan pangan. Rizal mengungkapkan ketahanan pangan hanya bisa dijalankan dengan prinsip ‘petani untung’.

Jika petani untung, tentunya produksi pangan bisa dinaikkan. Dia mengusulkan pemerintah mempertimbangkan penghapusan kredit macet petani dan meningkatkan insentif bagi mereka. Hal ini agar tanah mereka tidak diambil dan keuntungan petani tidak tergerus harga pupuk.

“Supaya untungnya gede rasio harga per pupuk biasanya 1,5, kita niakin 1,75:1. Satu untuk pupuk, 0,75 buat petani. Petani semangat, dia untung, dia naikin produksi,” ujarnya.

Rizal menuturkan bahwa langkah ini adalah contoh bedanya membangun dengan strategi dan kebijakan, dibanding membangun dengan utang. “Kita bisa membuat Indonesia maju tumbuh di atas 12% seperti china dan jepang dengan andalakan stategi dan policy tentu syaratnya korupsi dan KKN dihapuskan,” paparnya.

BKPM Pamer Investasi Meroket, Kok Data BPS Bilang Loyo?

Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2023 (Tangkapan layar Kementerian Investasi - BKPM)

Data ekonomi mengenai realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada kuartal I-2023 menjadi sorotan. Pasalnya, ada perbedaan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Investasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) seperti diketahui mengumumkan, hasil realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) menunjukkan pertumbuhan secara tahunan (year on year/yoy) terendah sejak 2013.

Sementara itu, data Kementerian Investasi, pertumbuhan investasi pada kuartal I-2023 menyebut pertumbuhannya mencapai double digit.

Pada kuartal I-2023, data BPS menunjukan data PMTB atau investasi hanya tumbuh 2,11% (yoy), ini merupakan pertumbuhan terendah sejak 2013 atau sebelum pandemi Covid-19.

Adapun jika dibandingkan dengan kuartal I-2022 dan kuartal IV-2022, penurunannya cukup dalam. Pertumbuhan PMTB pada kuartal I-2022 tercatat sebesar 4,08% dan pada kuartal IV-2022 pertumbuhannya 3,33%.

Di sisi lain, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mencatat realisasi investasi pada kuartal I-2023 sebesar Rp 328,9 triliun atau tumbuh 16,5% dibandingkan dengan kuartal I-2022 (yoy).

Lantas, mengapa bisa ada perbedaan?

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menjelaskan, ketika BKPM melakukan kinerja baik untuk menarik penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tidak serta merta langsung diterjemahkan sebagai pertumbuhan investasi riil.

“Ada beberapa perbedaan. Dari sisi BKPM tidak sama metodologinya dalam mengklasifikasikan aktivitas. BKPM fokus pada besarnya nilai transaksi dan tidak semua nilai transaksi masuk langsung ke investasi, ada yang juga masuk ke belanja yang lain. Bisa masuk ke konsumsi dan impor, juga masuk ke aktivitas yang lain,” jelas Febrio di acara dalam webinar Indonesia Macroeconomic Update 2023 kemarin, dikutip Selasa (9/5/2023).

Sementara data BPS, kata Febrio klasifikasi investasi riil adalah pertambahan barang modal, ketika pelaku ekonomi itu melakukan pembelian barang modal dan menciptakan barang modal yang baru.

Menurut Febrio, data yang terekam oleh BPS 70% dalam bentuk bangunan dan 30% dalam bentuk mesin, atau dalam bentuk barang-barang intelektual properti. “Ini banyak sekali isinya dan tidak satu demi satu dilakukan (diklasifikasikan) juga oleh BKPM,” jelas Febrio.

Febrio menyebut, pertumbuhan investasi yang masih tertahan pada kuartal I-2023 disebabkan adanya ketidakpastian ekonomi global sejak tahun lalu. Ketidakpastian tersebut tercermin dari volatilitas harga komoditas dan volatilitas nilai tukar rupiah di Indonesia pada tahun lalu.

“Sehingga ada global uncertainty yang tinggi, membuat investor wait and see. Ini akan terus didorong, gimana Indonesia memberikan kebijakan investasi, kebijakan insentif dan kemudahan berusaha semakin konsisten dan stabilitas ekonomi yang konsisten,” jelas Febrio.

Krisis Baht 1997 Jadi ‘Kiamat’ Ekonomi di Indonesia

FILE PHOTO: Anti-government protesters hold Thai baht banknotes ready to donate to their leader marching in downtown Bangkok February 7, 2014.   REUTERS/Damir Sagolj/File Photo

Thailand. Rabu, 2 Januari 1997. Situasi ekonomi tidak seperti biasa. Hari itu Baht Thailand berfluktuasi dan melemah hingga 20%. Penyebabnya karena Bank Sentral Thailand secara resmi mengubah kebijakan nilai tukarnya dari semula mengambang terkendali (managed floating) menjadi mengambang bebas (free floating). Artinya, kurs sepenuhnya digerakkan oleh mekanisme pasar.

Perubahan ini bukan tanpa alasan. Beberapa bulan sebelumnya terjadi peristiwa yang jadi awal mula ‘lonceng kematian’ finansial bagi negara Asia.

Saat itu, awal 1997, perusahaan pengelola investasi Quantum Group of Funds pimpinan George Soros melakukan spekulasi dengan meminjam Baht Thailand dalam jumlah besar. Spekulasi ini menguatkan mata uang dollar AS dan menggerus transaksi dengan Baht Thailand. Bank Sentral bereaksi cepat, tetapi tidak membuahkan hasil. Hingga akhirnya, kebijakan free floating dikeluarkan yang membuat Baht tunduk pada Dollar AS.

Semakin perkasanya Dollar AS membuat mata uang Asia dan dinamika pasar modal lainnya melemah. Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong, Filipina, dan Indonesia terdampak paling hebat.

Beberapa hari setelah Thailand mengubah kebijakan, kurs rupiah terhadap dollar AS ikut hancur. Akibatnya, sejarawan M.C Ricklefs dalam Sejarah Indonesia Modern (2009) mencatat  biasanya rupiah berada di kisaran Rp 2.500 per US$, maka setelahnya menurun menjadi 9% menjadi Rp 4.000 per US$. Hingga puncaknya sebesar Rp 17.000 per US$, setelah Bank Indonesia menerapkan kebijakan free floating terhadap kurs rupiah.

“Bursa saham Jakarta hancur. Hampir semua perusahaan modern di Indonesia bangkrut, tabungan kelas menengah lenyap, dan jutaan pekerja diberhentikan dari pekerjaan mereka,” tulis Ricklefs.

Saat itu terjadi rakyat mulai menjerit karena harga kebutuhan hidup dasar mulai meroket naik. Mereka alhasil mulai turun gunung ke jalanan bersama para mahasiswa. Pers yang sebelumnya membebek pada pemerintah mulai berani menerangkan situasi sesungguhnya kepada publik. Perlahan situasi yang semula krisis ekonomi berubah menjadi krisis politik.

Peter Kasenda dalam Hari-Hari Terakhir Orde Baru (2015) menyebut, permasalahan semakin besar ketika tuntutan rakyat sudah meningkat, tetapi pemerintah malah sombong dan kurang sadar terhadap realitas. Parahnya, tulis aktivis Sofjan Wanandi dalam autobiografinya Sofjan Wanandi dan Tujuh Presiden (2018), di saat menurunnya kepercayaan itu putra-putri Soeharto malah terlibat makin dalam di ekonomi negara untuk melindungi bisnisnya sendiri.

Melonjaknya harga bahan pokok, otoritarinisme Soeharto, dan korupsi merajalela di sistem keuangan, membuat rakyat muak. Bak tanggul jebol, rakyat semakin marah dan krisis tidak terhindarkan. Bantuan IMF yang disetujui pemerintah pada Januari 1998 nyatanya gagal total.

Tuntutan rakyat itu nyatanya tidak didengar oleh Soeharto. Dia malah menjadi presiden lagi pada 11 Maret 1998 dengan menggandeng B.J Habibie, dan memilih nama-nama kroni dan keluarganya di dalam kabinet. Sebut saja Siti Hardiyanti Rukmana dan pengusaha Bob Hasan.

Pada akhirnya, kabinet baru Soeharto tidak membuahkan hasil. Krisis ekonomi disusul krisis politik membuatnya tertinggal. Barulah semua mulai mereda ketika Presiden Soeharto yang berkuasa selama 30 tahun resmi mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Meski begitu, krisis ekonomi sudah telanjur membawa Indonesia ke jurang keterpurukan lebih dalam yang butuh waktu lama untuk bangkit.

Perang Anies Vs Pemerintah Jokowi Dimulai dari Listrik!

Presiden Joko Widodo memastikan sirkuit Formula E yang ada di kawasan Ancol, Jakarta Utara, siap untuk digunakan dalam ajang balap mobil listrik pada Juni mendatang. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Negara usai meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan sirkuit Formula E, Jakarta, pada Senin, 25 April 2022. (Dok: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan sudah terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kebijakan Jokowi yang dikritik Anies ini dimulai dari isu listrik, mulai dari subsidi mobil listrik hingga daerah di Indonesia yang masih belum mendapatkan pasokan listrik.

Anies menilai, pembeli mobil listrik rata-rata berasal dari kalangan keluarga mampu. Dengan demikian, pemberian subsidi untuk pembelian mobil listrik dirasa kurang tepat.

“Kemudian kita tahu negeri ini begitu banyak peluang dan pemerintah harus memastikan sumber daya yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyatnya adalah sumber daya yang tepat, kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup polusi udara bukan lah terletak di dalam subsidi mobil listrik yang pemilik mobil listriknya yang mereka-mereka tidak membutuhkan subsidi. Betul?” tuturnya saat berpidato dalam acara “Deklarasi dan Pengukuhan Amanat Indonesia”, Minggu (07/05/2023).

Di samping itu, pemberian paket subsidi mobil listrik menurutnya bukan menjadi solusi dalam mengatasi persoalan polusi udara. Anies menyebut, emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan mobil listrik pribadi berpotensi lebih besar dibandingkan dengan transportasi umum seperti bus berbahan bakar minyak (BBM).

“Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai kepada mobil listrik emisi karbon mobil listrik per kapita per kilo meter sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak,” kata Anies.

Kondisi tersebut terjadi lantaran mobil listrik hanya dapat digunakan untuk keperluan pribadi penggunanya. Sementara bus dapat digunakan untuk kepentingan umum dan dapat memuat banyak orang.

Selain itu, Anies juga menceritakan pengalamannya saat masih menjabat sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta. Menurutnya, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan raya.

“Ditambah lagi pengalaman kami di Jakarta, ketika kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan menambah kemacetan di jalanan,” tuturnya.

Oleh karena itu, dia menilai, yang perlu didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya.

“Jadi yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak, bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan dalam sosial media,” jelasnya.

Alih-alih menggenjot penggunaan kendaraan pribadi berbasis listrik, Anies mendorong agar ke depan jalanan RI dapat dipenuhi dengan kendaraan umum berbasis listrik. Misalnya, seperti kendaraan logistik berbasis listrik.

“Maka dia bukan hanya memindahkan badan, bukan hanya memindahkan barang, dia sebetulnya alat untuk membangun perasaan kesetaraan, alat membangun perasaan persatuan. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan, bukan berdasarkan kebijakan tanpa narasi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, pemerintah memberikan bantuan berupa keringanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi mobil listrik. Mulai April hingga Desember 2023, PPN untuk mobil listrik dipangkas hanya menjadi 1%.

Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Bantuan subsidi mobil listrik akan diberikan kepada 35.900 unit kendaraan hingga Desember 2023.

Tak hanya soal subsidi mobil listrik, Anies pun tak segan membeberkan daerah RI yang masih belum berlistrik, padahal sudah 78 tahun Indonesia merdeka. Berita selengkapnya, klik di halaman berikutnya.

Selain mengkritik soal subsidi mobil listrik yang dinilai tidak tepat, Anies juga menyinggung masih ada daerah RI yang belum berlistrik, padahal Indonesia sudah 78 tahun merdeka.

Anies menyebut, Pulau Selaru di Maluku Tenggara Barat masih belum dialiri pasokan listrik.

Anies mengaku cukup prihatin dengan kondisi Pulau Selaru yang berada di ujung timur tenggara Maluku Tenggara Barat dan berbatasan dengan negara Australia. Pasalnya, masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut masih belum merasakan pemerataan akses listrik yang memadai.

“Ini ujung Indonesia, saya datang ke pulau itu lalu mereka memulai acara dengan berkumpul dengan 100 orang. Di tempat itu belum ada listrik. Lalu mereka menyiapkan diesel untuk sound system. Diesel-nya ditaruh kira kira 20-30 meter dari lokasi acara supaya ramainya diesel tidak terdengar kita,” ucapnya.

Anies pun mengaku cukup bergetar hatinya saat mendengar warga di wilayah tersebut menyatakan tetap mencintai Indonesia, sekalipun Republik ini belum menunaikan janjinya terkait kesejahteraan di wilayah tersebut.

“Mereka belum merasakan kesejahteraan fasilitas seperti kita, yang mereka miliki terbatas tapi mereka mengirim pesan pada tamu yang datang dari Jakarta, Pak Anies bisa jadi kami belum punya listrik bisa jadi kami belum sejahtera tapi jangan ragukan keindonesiaan dan kecintaan kami kepada Indonesia. Saya menemukan kalimat kalimat itu di berbagai tempat,” tuturnya.

Menanggapi pernyataan Anies tersebut, Kementerian ESDM pun buka suara.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu mengatakan, berdasarkan data Rasio Desa Berlistrik dan laporan dari UP3 PLN Saumlaki, Pulau Selaru sendiri sejatinya telah mendapat layanan pasokan listrik 24 jam penuh sejak awal 2017.

Namun, ia mengakui kemungkinan masih ada beberapa dusun di wilayah tersebut yang memang belum teraliri listrik sepenuhnya.

“Dari data Rasio Desa Berlistrik kita dan UP3 PLN Saumlaki Pulau Selaru sudah menyala 24 jam sejak awal 2017. Namun kemungkinan masih ada dusun yang belum,” ungkap Jisman kepada CNBC Indonesia, Senin (8/5/2023).